Selaraskan Kebijakan,Pemprov Papua Selatan Gelar Konsultasi RKPD 2027

Selasa,7 April 2026

Merauke - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 guna menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten

Konsultasi publik dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027 itu dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) provinsi setempat di Bell Hotel Merauke, Selasa, 7 April 2026.

Tema pembangunan Papua Selatan dalam RKPD tahun 2027 yang diusung yakni "Percepatan dan Pemerataan Akses serta Kualitas Layanan Dasar, serta Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Masyarakat Adat."

RKPD merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Hal itu disampaikan Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno dalam sambutan mewakili Gubernur Apolo Safanpo.

Guritno mengatakan konsultasi publik RKPD tahun 2027 penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal mendasar yang menjadi fokus dalam kegiatan ini pertama, penyelarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah

Kedua, evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025, ketiga penetapan indikator utama pembangunan daerah. Terakhir keempat, sinkronisasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Ia menegaskan, proses sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi perencanaan pembangunan merupakan tantangan sekaligus kebutuhan penting dalam memastikan keterpaduan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

Melalui forum itu, Guritno berharap dapat menghasilkan kesepakatan bersama terkait prioritas pembangunan daerah yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Agustinus menekankan pentingnya koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten, mengingat Papua Selatan sebagai provinsi baru, pastinya banyak tantangan dan peluang dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memanfaatkan forum ini secara maksimal dengan menyampaikan usulan, masukan, serta kondisi faktual yang terjadi di masyarakat.

Agustinus berharap setiap program dan kebijakan yang dirumuskan tak hanya menjadi dokumen tertulis, tetapi benar-benar dilaksanakan dan bermanfaat nyata.

Akhir sambutan, Gurirno membuka ruang kepada peserta untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Aspirasi dan permasalahan yang disampaikan hasil dari konsultasi publik ini dan dapat menjadi dasar kebijakan pembangunan yang solutif, terukur, dan berkelanjutan.

Momentum itu dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yakni Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah.

Selanjutnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan beserta staf, para pimpinan perangkat daerah,para bupati dan sekretaris daerah dari empat kabupaten di Papua Selatan.

Keempat kabupaten tersebut yakni Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Kabupaten Boven Digoel. Turut hadir para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan