Sekda Ferdinandus : Kunker DJPK Kemenkeu Bentuk Perhatian

Senin,10 Februari 2026

Merauke - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan,Ferdinandus Kainakaimu kunjungan kerja (Kunker) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat

DJPK Kemenke datang bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).

Kunker diawali diskusi bersama dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan di Swissbel-hotel Merauke, Selasa (10/2/2026).

Pimpinan OPD diempat kabupaten yang ada yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Kabupaten Asmat.

Disela pertemuan, Sekda Ferdinandus mengatakan, Kunker Kemenkeu dan Kemendagri tentunya sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada daerah.

"Kami provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, momen ini sangat istimewa dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata dia.

Ia mengatakan Papua Selatan salah satu provinsi baru, membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat.

"Ibarat seorang anak yang baru belajar berjalan tentunya memerlukan tuntunan dan banyak energi dari orang tuanya,"ujar mantan Sekda Kabupaten Mappi ini.

"Kalau orang tuanya melepas kemudian mengurangi alat bantu maka anak itu tidak bisa berjalan lebih cepat,"katanya lagi.

Melalui momentum itu, ia menyebut Papua Selatan masih bergantung pada dana transferan pemerintah pusat. Untuk itu, perlu dituntun dan dibimbing

Ia mengatakan, Pemprov Papua Selatan bertekad meningkatkan dan memacu kinerja dalam berbagai hal.
Terkait itu, tugas utama adalah melaksanakan fungsi koordinasi yang efektif dan maksimal.

"Kami tidak mau menjadi provinsi yang tertinggal, kami mau bersama-sama maju seperti provinsi lain,"ujarnya.

Sekda Ferdinandus berharap kunjungan ini bermanfaat bagi daerah guna percepatan pembangunan di provinsi ini.

Kunker ini sebagai upaya monitoring dan evaluasi dalam rangka Penyusunan Kajian Efektivitas Penyaluran Langsung dan Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) yang dilaksanakan oleh Kemenkeu melalui DJPK Kemenkeu.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya mendukung penyampaian informasi kebijakan kepada publik secara terkoordinasi, diperlukan persiapan penyelerasan rencana komunikasi termasuk media briefing.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan