Rakor TAPD, Gubernur Apolo Tanggapi Pokir DPRP Papua Selatan

Kamis,23 April 2026

Merauke - Gubernur Papua Selatan menanggapi satu persatu pokok-pokok pikiran (pokir) yang disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi setempat, Heribertus Silfinus Silubun

Penjelasan disampaikan disela-sela rapat koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan DPRP Papua Selatan di Salor, Kamis (23/4/2026).

Pokir terkait jalan masuk kantor Sekretariat DPRP Papua Selatan, menurut Apolo, tahun ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bakal melanjutkan penyelesaian Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pekerjaan penataan kawasan.

Penataan kawasan meliputi bagian depan kawasan terpadu mandiri (KTM) pusat pemerintahan Salor dan jalan melingkar serta penanaman pohon, bunga, taman dan kolam-kolam retensi disekitar KTM.

Namun pekerjaan itu baru dikontrak maka sekira bulan depan barulah pekerjaan penataan kawasan termasuk  pembangunan jalan. Selain itu, menunggu penyelesaian pemeriksaan terperinci dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) barulah pembangunannya dilanjutkan.

"Sehingga untuk sementara atas permintaan pimpinan DPRP Papua Selatan, kita lagi kerjakan jalan sementara,"kata dia.

Kemudian, pokir terkait interior semua ruangan DPRP Papua Selatan, kata Gubernur Apolo meminta Sekda Ferdinandus Kainakaimu mengakomodir dan memperhatikan.

Selanjutnya, pokir terkait peran dan dampak APBD supaya tidak bias terkait penetapan harga tentunya berdampak pada APBD perubahan.

Terkait itu, Apolo menjelaskan bahwa semua tau bahwa perang antara Iran dan Amerika ini berdampak, terutama menyangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya bagi pejabat pengguna  kendaraan plat dinas yang awalnya terhitung Rp14 ribu kini naik menjadi Rp24 ribu.

"Tentunya dilihat kembali oleh TPAD agar disesuaikan dalam APBD perubahan nanti,"ujar Gubernur Apolo Safanpo.

Pokir terakhir yaitu mitra komisi agar dinas-dinas memperhatikan dalam rangka fungsi pengawasan. Apolo menegaskan, Sekda Ferdinandus memperhatikan hal ini, harus ada peringatan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir

Ia menambahkan, apabila ada informasi dari pimpinan DPRP Papua Selatan bahwa ada pimpinan OPD yang tidak hadir maka harus ada tindakan tegas, semua harus bersinergi.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan