Penguatan Jaringan Internet di Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Selatan, Layani 1.000 ASN

Merauke - Aktivitas pelayanan publik di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Salor ditargetkan semakin optimal setelah dilakukan penguatan jaringan internet untuk mendukung kebutuhan sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Selatan, Nugroho Asrianto, mengatakan penguatan jaringan dilakukan melalui kolaborasi dengan Telkomsel yang telah melakukan survei lapangan guna menambah perangkat pemancar sinyal di kawasan perkantoran.

"Untuk jaringan di kawasan pusat pemerintahan di Papua Selatan, penguatannya hari ini kita ada dari Telkomsel sudah melakukan survei. Nanti ada penambahan satu COMBAT di antara Kantor Gubernur dan Kantor DPR, posisinya di pojok jalan masuk itu, dengan ketinggian sekitar 18 meter," jelas Nugroho saat ditemui di Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (20/4/2026).

Perangkat tersebut akan berfungsi sebagai penguat sinyal untuk mendukung konektivitas di Kantor Gubernur, DPR Papua Selatan, serta kantor-kantor OPD di kawasan tersebut.

"Kapasitasnya untuk membackup di DPR dan di Kantor Gubernur itu dari Telkomsel sudah melakukan survei," ujarnya.

Ia menambahkan, perangkat penguat jaringan saat ini telah berada dalam kontainer dan tinggal menunggu proses pengiriman ke lokasi pemasangan.

"Pemasangannya segera, barangnya sudah masuk kontainer, jadi tinggal menunggu transportasi," katanya.

Selain penambahan COMBAT, Telkom juga telah membangun infrastruktur jaringan berupa penarikan kabel fiber optik (FO) yang telah menjangkau kawasan Kantor Gubernur, DPR Papua Selatan hingga kantor OPD. Tiang jaringan dan kabel telah terpasang dan saat ini tinggal menunggu proses aktivasi.

"Kantor OPD semua sudah masuk, penarikan kabel juga sudah, tinggal tunggu online-nya saja," jelasnya.

Nugroho menjelaskan, penggunaan layanan internet berbasis satelit seperti Starlink belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan, terutama karena faktor stabilitas jaringan dan keterbatasan kapasitas pengguna.

"Kalau menggunakan Starlink saja belum bisa memenuhi kebutuhan kantor. Karena kalau Starlink pertama tidak stabil, cuaca hujan sedikit sinyal hilang. Dan kapasitasnya juga kalau di satu titik kita pasang banyak juga tetap terbatas," ungkapnya.

Dengan tambahan infrastruktur tersebut, kapasitas jaringan diharapkan mampu melayani sekitar 1.000 pengguna dari 17 kantor OPD di kawasan pusat pemerintahan Papua Selatan.

Penguatan konektivitas ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan administrasi kepada masyarakat, mendukung sistem kerja digital ASN, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Selatan. (LS)