Pemprov Papua Selatan Tingkatkan Pemahaman Pelaku Usaha OAP

Selasa,19 Mei 2026

Merauke - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop) Provinsi Papua Selatan meningkatkan pemahaman pelaku usaha orang asli Papua (OAP) melalui sosialisasi perlindungan konsumen

Sosialisasi perlindungan konsumen untuk OAP berlangsung selama tiga hari yakni Selasa-Kamis (19-21/5/2026) di Hotel Corein Merauke, Selasa.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang perlindungan konsumen, standar harga dan kualitas pemasaran produk pelaku usaha OAP. Sebanyak 25 pelaku usaha lokal OAP yang mengikuti sosialisasi tersebut.

Mewakili Gubernur Apolo Safanpo, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno saat membuka kegiatan tersebut berharap kepada 25 pelaku usaha diharapkan dapat mengikuti materi selama tiga hari

Guritno juga berharap peserta mengikuti sosialisasi ini dengan lancar dan semangat kebersamaan.

Bagi dia, sosialisasi ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah agar masyarakat khususnya OAP mendapatkan hak perlindungan konsumen.

Tapi juga, pemasaran produk dan memperoleh akses harga barang dan kebutuhan pokok yang lebih adil dan terjangkau.

Ia mengatakan, pemerintah hadir untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dirasakan sampai ke kampung- kampung, distrik dan wilayah terpencil.

Agustinus berharap kepada Disperindagkop provinsi maupun kabupaten tak hanya memberikan sosialisasi, tapi memberikan solusi bagi pedagang kecil OAP.

"Karena kita biasa sosialisasi terus kasi tinggal, tidak tau mereka (pelaku usaha lokal) lanjut berjualan atau setelah sosialisasi mereka mengeluh,"kata dia.

Guritno menegaskan, ini menjadi perhatian, kedepan perlu dibimbing, bila perlu mencarikan pasar bagi pelaku usaha OAP.

"Kadang kala pedagang kecil, para pengusaha OAP ini kita suruh usaha bidang tertentu tetapi kita tidak tunjukan pasarnya dimana, mereka tidak tau harus jual kemana,"ujarnya.

Ia menyebut, kini banyak perusahaan yang datang di Papua Selatan,oleh sebab itu harus ada tindakan proaktif dari dinas dan instansi terkait menghubungkan pelaku usaha OAP  dengan pelaku usaha yang karyawannya banyak dan membutuhkan bahan makan yang banyak pula.

"Sehingga mereka mungkin bisa disuplai dari usaha masyarakat atau pedagang kecil OAP di Papua Selatan,"kata Agustinus Joko Guritno.

Lanjut dia, dengan demikian masyarakat bisa memperoleh pendapatan tetap dari hasil usahanya.

"Jadi, jangan hanya bikin sosialisasi tanpa solusi, itu yang kami harapkan,"ujar Guritno.

Melalui momentum itu, kata dia, perlu juga penyampaian tentang cara berdagang yang baik kepada pelaku usaha lokal OAP.

Misalnya, hotel-hotel di Merauke didata lalu dimintai kebutuhan seperti sayur, buah dan lainnya dipenuhi oleh masyarakat terutama pedagang OAP.

Lantaran sejak dulu hingga saat ini masalahnya tak ada pasar. Dengan begitu, dapat membuka lapangan kerja baru.

Selain itu, perlu regulasi yang benar-benar menolong masyarakat, niat baik untuk membantu masyarakat tapi tak ada aturan atau regulasi, maka  ujung-ujungnya tidak bisa terlaksana.

Ia meminta kepada Disperindagkop provinsi maupun kabupaten saling mengingatkan agar hasil dari pedagang kecil bisa dijual.

Harus ada upaya membantu masyarakat sampai bisa mandiri (hidup sendiri-red), entah usaha kecil, menengah ataupun usaha besar

Menurut dia, setelah kegiatan sosialisasi ini bakal diberi modal usaha berupa bantuan langsung kepada peserta. Bantuan ini diharapkan digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Agustinus meminta kepada peserta agar banyak bertanya dalam kegiatan tentang hal-hal yang tidak diketahui, sehingga dari tidak tau menjadi tau.

Melalui momentum itu, Guritno menyinggung penggunaan dana otonomi khusus (Otsus). Bagi dia, keseluruhan dana otsus digunakan untuk OAP guna membangun mereka agar hidup setara dengan orang-orang lain.

Tapi juga, tambah Guritno, bisa sejahtera, dengan modal usaha atau cara-cara yang bisa disesuaikan dengan dana otsus.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan