Pemprov Papua Selatan Siap Mediasi Penolakan Pembangunan Jalan di Salamepe dan Nakias

Rilis Pers

Senin,24 November 2025

Pemprov Papua Selatan Bakal Mediasi Kasus Penolakan Jalan di Salamepe dan Nakias

Merauke - Pemerintah Provinsi Papua Selatan bakal memediasi dan memfasilitasi penyelesaian kasus penolakan pembangunan jalan di Kampung Salamepe dan Nakias, Kabupaten Merauke

Demikian disampaikan Gubernur Apolo Safanpo menanggapi pemberitaan beberapa waktu lalu yakni PT Jhonlin Group menabrak area jalan yang telah dipasang sasi masyarakat Kampung Salamepe dan Nakias.

"Dalam waktu dekat kami akan melihat langsung kesana. Tanah-tanah adat dimiliki oleh marga yang berbeda,"kata Gubernur Apolo kepada wartawan di Merauke, Senin (24/11/2025).

"Misalnya, waktu kita memulai di Wanam, itu ada masyarakat adat yang memiliki hak ulayat adat atas tanah adat disitu. Sebelum memulai pekerjaan disitu kita sudah melakukan mediasi dan sudah dilakukan pembangunan jalan,"ujarnya lagi.

Namun, kata dia, ketika memasuki wilayah adat berikut dimiliki oleh masyarakat adat yang lain lagi.

"Sehingga memang perlu kita bicarakan lagi dengan masyarakat adat pemilik hak ulayat lalu dilakukan pembangunan setelah mendapat kesepakatan,"kata dia.

Nantinya, lanjut dia, memasuki wilayah berikutnya harus ada pembicaraan lagi, waktu itu di Kampung Salamepe sudah dibicarakan dan sudah dilakukan pembangunan.

"Ini kemungkinan memasuki marga lain, sehingga nanti kita coba melakukan mediasi, memfasilitasi untuk melakukan dialog antara pelaksana dengan masyarakat,"kata dia.

Pembangunan jalan sepanjang 138 kilometer dari Wanam ke Nguti itu merupakan salah satu proyek strategis nasional. Jalan itu untuk kepentingan umum.

"Jadi, tujuan yang baik itu harus kita komunikasikan dengan baik pula kepada masyarakat, sehingga bisa didapat titik temu antara pemerintah dengan masyarakat, nanti kita fasilitasi,"tambah dia.