Papua Selatan Dorong Pendataan Penduduk OAP dan Karyawan Perusahaan

Rabu,15 April 2026

Merauke - Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung provinsi setempat mendata penduduk Orang Asli Papua (OAP) dan karyawan-karyawati

Hal itu disampaikan Gubernur Apolo Safanpo saat melakukan zoom meeting dengan para kepala OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Rabu (15/4/2026).

Ia mengatakan, pendapatan penduduk OAP maupun karyawan-karyawati yang bekerja di perusahaan di Papua Selatan harus dilakukan.

Terkait itu, kata dia, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan mengalokasikan anggaran untuk pendataan OAP dan juga karyawan-karyawati yang bekerja di perusahaan-perusahaan.

Lantaran ada belasan bahkan puluhan ribu karyawan-karyawati yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Papua Selatan namun belum terdata. Ini berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"APBD kita itu ternyata perhitungan perimbangan keuangan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), salah satu indikatornya jumlah penduduk, selain luas wilayah dan tingkat kesulitan,"kata dia.

Ia mengatakan jumlah penduduk itu menentukan besar kecilnya dana alokasi umum (DAU) atau dana perimbangan. Di Papua Selatan, ternyata puluhan ribu warga belum terdata dengan baik, sehingga APBD kecil.

"Kalau kita bisa menyiapkan data yang valid dan akurat maka APBD kita akan meningkat,"ujar Gubernur Apolo Safanpo.

Apolo menyebut, di Papua Selatan ada  sedikit keanehan, sehingga Dukcapil perlu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pendataan Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, terkait data kependudukan.

"Kita di Kabupaten Asmat pada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada 14 Februari 2024 itu, Daftar Pemilih Tetap (DPT)-nya 82 ribu,"kata dia.

Namun, lanjut dia, enam bulan kemudian pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) DPT-nya hanya 60 ribu, pertanyaannya 20 ribu sisahnya hilang kemana.

"Itu harus dikoordinasikan,hilang tiba-tiba padahal waktu pileg dan pilpres, ada orangnya,"ujar mantan Rektor Universitas Cenderawasih ini.

Untuk itu, ia meminta kepada Dukcapil agar mendata seluruh karyawan yang bekerja dibeberapa perusahaan seperti di Kabupaten Boven Digoel dan Merauke.

Karena, kata dia, jumlah penduduk ini selain berdampak pada peningkatan APBD, tapi juga berdampak pada bidang politik seperti jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, provinsi maupun di DPR kabupaten. Selain itu, banyak manfaat lain yang bisa didapat jika data penduduk valid dan akurat.

Kemudian untuk data OAP, kata dia, dalam mengalokasikan program- program baik ditingkat kabupaten maupun provinsi yang didanai dari dana otsus tepat sasaran, output, outcam dan impeck-nya bisa terukur.

"Kalau kita tidak punya data yang valid tentang OAP nanti kita bisa raba-raba saja,"kata Gubernur Apolo.

Terkait itu, Gubernur Apolo meminta TAPD memperhatikan Dukcapil untuk dibantu.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Provinsi Papua Selatan, dr Benedicta C.Herlina Rahangiar. 
 
Benedicta mengatakan pihaknya sangat memerlukan data jumlah penduduk terkait pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) di empat kabupaten yang ada di Papua Selatan.

Menurutnya, pembangunan puskemas dan Pustu dihitung dari jumlah penduduk, hingga kini pihaknya tak banyak mendapat bantuan untuk pembangunan puskesmas dan Pustu lantaran dilihat dari jumlah penduduk.

Selain itu, kata dia, pihaknya banyak menemukan warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di rumah sakit, terutama  pasien yang masuk rumah sakit ternyata belum mengantongi KTP.

Selain itu, tambah dia, data penduduk  berpengaruh pada pembayaran BPJS Kesehatan dan pembangunan fasilitas kesehatan di Papua Selatan.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan