Asisten I Papua Selatan Buka Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Merauke

RILIS PERS

Selasa, 21 Oktober 2025

Buka Sosialisasi Kementerian ATR/BPN, Guritno: Ini Bentuk Perhatian Pemerintah Pusat

Merauke — Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menyebut kegiatan sosialisasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat di Papua Selatan.

Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dalam pembukaan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN yang digelar di Swiss-Belhotel Merauke, pada Selasa (21/10/2025).

Dalam sambutannya, Guritno menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan program strategis pemerintah pusat, tetapi juga wujud komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.

“Pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan akses dan pemahaman terkait bumi yang kita pijaki. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat memahami hak-haknya atas tanah, termasuk proses mendapatkan sertifikat tanah secara sah,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan dapat mengetahui mekanisme dan tahapan pengurusan sertifikat tanah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Bagaimana prosesnya, apa saja syaratnya, dan berapa luasannya—semua dijelaskan di sini. Sosialisasi ini sangat baik karena memberikan pemahaman langsung dari pihak yang berwenang,” tambahnya.

Guritno juga mengimbau para peserta agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk bertanya dan mendiskusikan berbagai persoalan terkait pertanahan yang kerap dihadapi di lapangan.

“Persoalan tanah di Papua, termasuk di Papua Selatan, cukup unik dan sering kali berbeda dengan daerah lain. Karena itu, melalui kegiatan seperti ini masyarakat bisa mendapatkan kejelasan dan arahan yang tepat,” tuturnya.

Ia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terkait kepemilikan tanah, serta mendorong terciptanya ketertiban administrasi pertanahan di Papua Selatan.